Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Penyampaian LKPJ 2025
Sebarkan artikel ini
BENGKULU, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar papat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Agenda resmi tersebut digelar di ruang rapat paripurna DPRD pada Senin (2/3/2026), dihadiri unsur pimpinan dewan, anggota legislatif, beserta jajaran organisasi perangkat daerah.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, selaku mewakili Gubernur Bengkulu memaparkan capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran terakhir. Penyampaian LKPJ ini menjadi bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dilakukan kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada legislatif.
Wagub Ir. Mian menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat sejumlah indikator positif, khususnya pada sektor makroekonomi. Ia menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren membaik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,80 persen. Angka ini meningkat dari tahun 2024 yang berada di posisi 4,62 persen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor,” paparnya.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor pertanian, perdagangan, serta meningkatnya geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sejumlah kabupaten dan kota. Stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah juga menjadi faktor pendukung terjaganya daya beli masyarakat.
Selain pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan turut menjadi sorotan dalam laporan tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Bengkulu mengalami penurunan dan berada pada angka 12,08 persen pada tahun 2025.
Ditegaskan Wagub, bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, baik melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun intervensi langsung kepada kelompok rentan. Pemerintah provinsi, kata dia, terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.
“Kita berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya tercermin pada angka statistik, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” tambahnya.
Tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menekankan penguatan nilai-nilai sosial dan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Orang Tua Asuh yang digagas pemerintah provinsi.
Program ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yatim melalui bantuan santunan dan pendampingan berkelanjutan. Namun, menurut Mian, inisiatif tersebut tidak sekadar berorientasi pada bantuan materi, melainkan juga pembinaan karakter dan spiritual.
“Program Orang Tua Asuh bukan hanya soal santunan, tetapi juga bagian dari komitmen kita membangun Bengkulu yang religius. Kami mendorong penguatan kegiatan keagamaan, memakmurkan masjid, serta memfasilitasi berbagai aktivitas keagamaan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Rapat paripurna LKPJ ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD melalui mekanisme internal sebelum menghasilkan rekomendasi resmi. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kinerja di tahun anggaran berikutnya.
Dengan berbagai capaian yang dipaparkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis dapat terus menjaga tren pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
