Regulasi Privasi dan Perlindungan Data Pribadi || Oleh : Md. Amrita Viryandria
Sebarkan artikel ini
Foto : Ilustrasi
Regulasi privasi dan perlindungan data pribadi adalah salah satu isu yang semakin penting di dunia yang terhubung secara digital. Data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, jumlah data pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh berbagai entitas, baik itu perusahaan, pemerintah, atau organisasi lainnya, semakin besar. Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, berbagai masalah masih muncul dalam penerapan regulasi tersebut.
Menurut penjelasan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelanggara Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan dalam data pribadi ialah data perseorangan tertentu ynag disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 ayat 27).
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi yang mendefinisikan data pribadi berbunyi : “Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi denan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik” Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dab kedudukan dalam keluarga.
Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 angka 22 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya, Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik menyebutkan informasi publik apabila dibuka dapat membahayakan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan, pengobatankesehatan fisik maupun psikis, konsisi keuangan, aset, pendapat dan rekening bank seseorang yang menyangkut kegiatan Pendidikan formal maupun non formal, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Beberapa permasalahan utama dalam regulasi privasi dan perlindungan data meliputi:
1. Kurangnya Kesadaran dan Literasi Digital
Salah satu permasalahan terbesar adalah kurangnya kesadaran di kalangan pengguna internet mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pengguna yang tidak menyadari bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh berbagai pihak. Karena tidak memahami risiko yang ada, banyak pengguna memberikan data pribadi mereka secara sembarangan kepada aplikasi atau platform tanpa membaca kebijakan privasi atau syarat dan ketentuan yang disediakan. Hal ini membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi data tersebut.
2. Penyalahgunaan dan Eksploitasi Data Pribadi
Data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh perusahaan atau lembaga pemerintah sering kali disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah. Misalnya, data yang dikumpulkan untuk satu tujuan dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan pengguna. Contohnya Penyalahgunaan data dalam periklanan mikro-penargetan yang dapat menargetkan individu dengan iklan politik atau produk dengan cara yang tidak etis atau manipulatif, serta potensi penyalahgunaan data untuk profiling atau pemantauan sosial. Hal ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi bagi individu (misalnya, penipuan atau eksploitasi), atau bahkan pelanggaran terhadap hak privasi individu yang lebih mendalam.
3. Keamanan Data dan Kebocoran Data
Banyak organisasi dan perusahaan yang mengelola data pribadi tidak memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data dari ancaman peretasan, kebocoran, atau pencurian. Kebocoran data bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari serangan cyber, kelalaian dalam pengelolaan sistem, hingga kesalahan manusia. Kebocoran data besar seperti yang terjadi pada perusahaan seperti Yahoo atau Facebook yang mengakibatkan ratusan juta data pribadi pengguna tersebar dan bisa disalahgunakan. Kebocoran data bisa menimbulkan kerusakan reputasi bagi organisasi yang terlibat, serta menyebabkan kerugian finansial dan hukum. Bagi individu, kebocoran data pribadi dapat mengarah pada penipuan identitas, pencurian identitas, atau pemerasan.
4. Peraturan yang Tidak Sesuai dengan Perkembangan Teknologi
Regulasi yang ada sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi yang begitu cepat. Contohnya, munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), dan blockchain menambah kompleksitas dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi, namun banyak regulasi yang ada belum mampu mengaturnya secara efektif. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi perusahaan dan individu. Tanpa regulasi yang jelas, data pribadi bisa disalahgunakan oleh entitas yang menggunakan teknologi canggih, seperti AI untuk profiling atau prediksi perilaku pengguna.
5. Regulasi yang Berbeda-Beda Antar Negara (Data Lintas Batas)
Banyak negara memiliki peraturan yang berbedamengenai bagaimana data pribadi harus dilindungi. Regulasi di satu negara mungkin lebih ketat daripada negara lain. Selain itu, data sering dipindahkan antar negara dalam dunia yang sangat terhubung secara global, yang mengarah pada masalah data lintas batas. Ketidakselarasan regulasi ini menyulitkan perusahaan multinasional dalam mematuhi berbagai peraturan yang ada. Selain itu, data pribadi yang diproses di negara dengan regulasi yang lebih lemah dapat lebih mudah disalahgunakan atau diekspos ke risiko yang lebih tinggi.
6. Keterbatasan Penegakan Hukum
Meskipun ada banyak regulasi tentang perlindungan data pribadi, seringkali ada keterbatasan dalam penegakan hukum. Proses hukum yang panjang, tidak konsisten, atau bahkan tidak memadai dalam banyak kasus menghambat pelaksanaan regulasi secara efektif.
Banyak negara berkembang yang belum memiliki aparat yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan aturan terkait pelanggaran privasi data. Pelanggar peraturan sering kali tidak dihukum dengan keras, dan ini memberikan insentif bagi perusahaan atau individu untuk melanggar aturan terkait privasi dan perlindungan data pribadi tanpa takut akan sanksi yang berat.
7. Kurangnya Standar Keamanan yang Memadai
Banyak organisasi yang mengelola data pribadi tidak mengikuti standar keamanan yang memadai. Sering kali, mereka tidak memiliki kebijakan atau infrastruktur untuk memastikan keamanan data yang cukup, atau tidak memperbarui sistem keamanan mereka untuk menghadapai ancaman yang baru. Serangan ransomware dan phishing yang dapat mengekspos data pribadi banyak pengguna atau klien. Perusahaan yang tidak mengikuti standar keamanan industri mungkin tidak dilengkapi dengan proteksi yang tepat. Organisasi yang gagal melindungi data pribadi dapat menghadapi kerugian finansial, reputasi yang rusak, serta risiko hukum yang tinggi akibat pelanggaran terhadap regulasi yang ada.
8. Pemanfaatan Data yang Berlebihan dan Tidak Jelas
Banyak perusahaan mengumpulkan data pribadi pengguna tanpa kejelasan tentang tujuan pengumpulannya. Di samping itu, terkadang data yang dikumpulkan juga digunakan untuk tujuan yang lebih luas atau lebih berlebihan daripada yang diizinkan oleh pengguna.
Banyak aplikasi yang meminta akses ke data pribadi pengguna (seperti lokasi, kontak, atau foto) meskipun aplikasi tersebut tidak membutuhkannya untuk memberikan layanan yang dijanjikan. Data ini kemudian dapat dijual atau digunakan untuk tujuan pemasaran yang lebih luas tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna.
Penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan dan bisa merusak reputasi perusahaan yang bersangkutan.
Untuk meningkatkan efektivitasnya, regulasi perlu diperbarui secara berkala agar lebih selaras dengan perkembangan teknologi, dan penegakan hukumnya perlu diperkuat. Selain itu, pendidikan dan literasi digital bagi masyarakat juga sangat penting agar individu dapat lebih aktif melindungi hak privasi dan data pribadi mereka di dunia digital.
Permasalahan yang ada dalam regulasi privasi dan perlindungan data pribadi mencakup berbagai aspek, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat hingga ketidakselarasan regulasi antar negara. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan peningkatan literasi digital, penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan penegakan hukum yang lebih konsisten dan efektif. Di samping itu, perusahaan dan lembaga pemerintah juga perlu berinvestasi dalam keamanan data dan memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan cara yang transparan, sah, dan bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, regulasi yang ada di banyak negara, termasuk Indonesia, memberikan landasan yang baik untuk perlindungan data pribadi, tetapi masih menghadapi banyak tantangan besar. Efektivitas regulasi dalam melindungi data pribadi sangat tergantung pada penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kemampuan regulasi untuk beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang.
Penulis adalah :
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu
