BENGKULU UTARA – Lebih dari 21 Ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos di Kabupaten Bengkulu Utara digraduasikan. tepatnya sejumlah 21.380 KPM. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara Agus Sudrajat, SKM, MM, di ruang kerjanya Senin (05/08/2024).
Dijelaskan Agus, Graduasi merupakan berakhirnya kepesertaan KPM PKH atau Bansos lainnya (BPNT dan PBI). Jumlah tersebut, kata Dia, terhitung sejak awal tahun 2023 lalu hingga semester pertama tahun 2024.
Dengan rincian :
1. Graduasi melalui musdes maskel sebanyak 12.920 jiwa
2. Graduasi oleh sistem sebanyak 8.460 jiwa
Dinas Sosial Bengkulu Utara tergolong gencar melakukan pemuntahiran data Bansos/DTKS (Data terpadu kesejahteraan Sosial) melalui musdes muskel.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial,” kata Agus Sudrajat Senin.

Lebih jauh dijelaskan, hal ini didahului dengan melatih operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) desa dan kelurahan sejak awal 2022 hingga akhir 2022
Tugas operator SIKS-NG adalah sebagai penginput data di desa dan kelurahan, Pemuntahiran data di tingkat desa dan kelurahan. Dilakukan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan edaran Bupati Bengkulu Utara.
Pemuntahiran data mencakup :
1. Memverifikasi kpm bansos, apakah masih layak menerima atau tidak lagi oleh karena sudah mampu
2. Mengusulkan masyarakat yg layak menerima
“Musyawarah desa dan kelurahan yg telah dilakukan sejak awal 2023 hingga saat ini. Sudah banyak menggraduasikan KPM bansos baik PKH, BPNT dan PBI,” terangAgus
Atas upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga ada 6 Dinas Sosial dari kabupaten tetangga melakukan kaji banding (6 kabupaten).
Sebanyak 3 kabupaten tetangga menjadikan Dinsos Kabupaten bengkulu Utara sebagai narasumber di acara pemuntahiran DTKS. Diantaranya, Kabupaten Benteng, Seluma dan Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan juga di tingkat Provinsi Bengkulu.
“Dinsos Bengkulu Utara juga mendapat apriasiasi dari pihak Kemensos atas upaya yang dilakukan. Pihak kemensos melalui PaK Asep petugas piadatin Kemensos menghimbau agar Dinas Sosial Kabupaten lain mengikuti upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Khususnya dalam pengelolaan DTKS/Bansos,” katany menerangkan.
Disampaikan juga, banyaknya jumlah penerima Bansos (PKH, BPNT dan PBI) yang digraduasikan dengan alasan sudah mampu. Atau dengan kata lain menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, dan tentunya diharapkan angka kemiskinan di Bengkulu Utara turun.
“Dinsos Bengkulu Utara terus mendorong pihak desa kelurahan untuk trus memutahirkan data DTKS/Bansos, melalui musyawarah desa dan musyawarah kelurahan agar supaya masyarakat yang menerima bansos adalah masyarakat yang benar-benar tepat dan layak mendapatkannya,” tegasnya.
Agus Sudrajat juga mengatakan, Capaian ini tidak terlepas dari petunjuk dan arahan Bapak Bupati Bengkulu Utara, juga kerjasama kolaborasi dengan pihak terkait.
Diantaranya Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemdes, Kelurahan, Pendamping Sosial/SDM PKH/TKSK, TNI, Polri yang selalu aktif mendampingi pelaksanaan musdes muskel sehinggakan musyawarah berjalan dengan lancar.
“Juga seluruh elemen masyarakat yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Musdes, Muskel untuk pemutakhiran data DTKS dapat dilakukan setiap bulan sekali atau sekurangnya setahun sekali,” pungkasnya.
Pewarta : Gilang


































