RAPBD-P 2025 dan Lima Raperda Diajukan, Paripurna DPRD Rejang Lebong Beri Respons Positif
Sebarkan artikel ini
REJANG LEBONG, – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Wakil Bupati Dr. H. Hendri Praja, SSTP, M.Si menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025 serta lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Senin (7/7).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Rejang Lebong itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Juliansyah Yayan, didampingi Wakil Ketua I Pera Heryani dan Wakil Ketua II Lukman Effendi. Turut hadir unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Yusran Fauzi, serta para kepala OPD dan pejabat Pemkab lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wabup Hendri menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan penyesuaian program pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan anggaran awal, sementara belanja daerah justru meningkat. Akibatnya, terjadi defisit anggaran yang ditutup melalui pembiayaan, meskipun masih terdapat selisih kekurangan.
Selain RAPBD-P, Pemkab juga mengajukan lima Raperda untuk dibahas bersama DPRD. Kelima Raperda tersebut meliputi :
1. Penyelenggaraan cadangan pangan daerah
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha
4. Penyelenggaraan administrasi kependudukan
5. Penyelenggaraan kearsipan
Fraksi-fraksi DPRD Setujui Pembahasan Lanjutan
Menanggapi penyampaian nota pengantar tersebut, enam fraksi gabungan di DPRD Rejang Lebong — yaitu PAN, Gerindra, NasDem, PKS, PKB, dan Golkar — melalui juru bicara J.E. Ahmad Rafif Gali menyatakan menerima dan menyetujui pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Fraksi gabungan juga menyampaikan sejumlah catatan strategis, antara lain pentingnya percepatan pembentukan bank tanah untuk mengatasi persoalan lahan terlantar, penyusunan Raperda khusus tentang kepariwisataan, serta dorongan untuk mempercepat kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha.
Sementara itu, Fraksi PDIP melalui juru bicara Lidya Marlina juga menyatakan persetujuan terhadap pembahasan RAPBD-P dan kelima Raperda yang diajukan eksekutif. Fraksi ini menekankan pentingnya percepatan realisasi program-program fisik oleh OPD serta pengakomodasian pokok-pokok pikiran anggota dewan.
“Fraksi PDIP akan mendukung penuh setiap program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat dan kepentingan umum,” ujar Lidya Marlina.
Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan untuk membahas lebih detail isi RAPBD-P dan masing-masing Raperda, guna memastikan sinkronisasi antara kebutuhan pembangunan daerah dan kondisi fiskal yang tersedia.
