DPRD Rejang Lebong Tetapkan Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2025
Sebarkan artikel ini
REJANG LEBONG, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong secara resmi menetapkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (1/7/2025) pukul 15.00 WIB.
Dalam dokumen hasil pembahasan, disepakati bahwa estimasi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,036 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp1,150 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp114,3 miliar. Dengan pembiayaan netto sebesar Rp46,9 miliar, maka defisit riil yang harus ditanggung daerah menjadi Rp67,4 miliar.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Juliansyah Yayan, didampingi Wakil Ketua I Pera Heryani, SE, dan Wakil Ketua II Lukman Effendi, SH. Turut hadir Bupati Rejang Lebong H.M. Fikri Thobari, SE, MAP, Sekda Yusran Fauzi, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.
Ketua DPRD Juliansyah Yayan menyampaikan bahwa pembahasan KUPA-PPAS 2025 telah dirampungkan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan telah melalui persetujuan Badan Musyawarah DPRD.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD, Lidya Marlina, SH, dalam laporan resminya menjelaskan secara rinci komposisi anggaran, termasuk struktur pembiayaan yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp49,4 miliar dan pengeluaran Rp2,5 miliar.
Bupati Rejang Lebong H.M. Fikri Thobari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh tim yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
“Penetapan ini menjadi langkah strategis dalam menyusun dan merampungkan Rancangan Perubahan APBD 2025. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat kami harapkan terus terjalin hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi,” ujar Bupati.
Sebagai penutup, rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD dan Bupati. Dalam laporan sebelumnya, disebutkan bahwa rancangan pendapatan daerah sebenarnya dirancang sebesar Rp1,8 triliun, namun tetap mengalami defisit sebesar Rp6,7 miliar.
