KONKRET.ID BENGKULU UTARA – Lantaran merasa dirugikan, ratusan tenaga honorer Bengkulu Utara menggelar aksi di depan gedung DPRD Bengkulu Utara, pada Senin 10 Oktober 2022. Mereka mempertanyakan mengapa anggaran untuk seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) dicoret oleh Dewan.
Para honorer menyebut, mereka kehilangan harapan untuk diangkat menjadi PPPK karena anggaran perekrutan PPPK yang diusulkan oleh BKPSDM Bengkulu Utara sebesar Rp 350 Juta untuk disyahkan oleh dewan, malah dicoret.
Honorer yang menggeruduk DPRD hari itu didominasi oleh tenaga kesehatan dan guru, didampingi oleh Komunitas Penggiat Keadilan dan Hukum (KPKH). Para pendemo membentang sejumlah spanduk bernada kekecewaan atas keputusan pemerintah daerah, terutama DPRD.
Antara lain spanduk dimaksud bertuliskan “Judika dihadirkan, P3K disingkirkan,” begitu beberapa tulisan yang dibawa pendemo.
Penanggungjawab aksi, Afrizal Karnain alias Buyung Karim menyebut, aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan agar pihak DPRD Bengkulu Utara dapat menjelaskan dasar dihapuskan anggaran untuk penerimaaan PPPK Bengkulu Utara.
Sebab, kata Buyung, bila hal tersebut memang terjadi, maka kedepannya juga akan berdampak adanya sanksi dari pemerintah pusat bagi kabupaten Bengkulu Utara yang tak bisa menerima pegawai selama kurang lebih dua tahun.
Kemudian diminta agar pihak dewan dapat mengembalikan anggaran untuk penerimaan PPPK Bengkulu Utara.
Aksi ini berlangsung tertib dikawal aparat kepolisian dari Polres Bengkulu Utara. [**]
